Faktualjambi.com, MERANGIN – Tingkat partisipasi dan keaktifan pemerintah desa menjadi penentu utama keberhasilan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Merangin.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, saat membuka Rapat Penginputan Aksi Bina Bangda dan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten Merangin tahu. 2026 di Aula Depati Payung Bappeda Merangin, Rabu (14/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup A. Khafidh secara khusus menyoroti rekam jejak penginputan data layanan Electronic Human Development Worker (eHDW) oleh pemerintah desa sebagai garda terdepan penanganan gizi masyarakat.
Berdasarkan data Dasbor eHDW per Oktober 2026, Wabup mengapresiasi setinggi-tingginya enam desa yang menunjukkan komitmen luar biasa dengan capaian penginputan layanan tertinggi di Kabupaten Merangin.
Diantaranya, Desa Sinar Gading (98,56%), Desa Muara Delang (98,54, Desa Bungo Tanjung (97,86%), Desa Nilo Dingin (97,81%), Desa Lubuk Pungguk (97,76%), Desa Rawa Jaya (96,79%)
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk desa-desa yang memiliki komitmen luar biasa ini. Capaian konvergensi yang sangat baik ini membuktikan kepedulian nyata pemerintah desa terhadap kesehatan ibu hamil dan balita di wilayahnya,” puji Wabup.
Di sisi lain, keaktifan desa yang belum merata masih menjadi kerikil dalam upaya percepatan ini. Data per 10 Oktober 2026 mencatat masih ada 53 desa (25,85%) dari total 205 desa di Kabupaten Merangin yang sama sekali belum menginput data eHDW.
Wabup mewanti-wanti seluruh instansi terkait dan pihak kecamatan untuk segera turun tangan membenahi kondisi ini. Tiga kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang belum melakukan penginputan. Diantaranya, Kecamatan Jangkat Timur (12 desa), Kecamatan Tabir Barat (11 desa) dan Kecamatan Jangkat (9 desa).
“Garda terdepan penanganan stunting itu ada di desa dan kelurahan, karena di sinilah sasaran ibu hamil, bayi, dan balita berada. Saya minta para Kepala Desa dan Lurah optimalkan penggunaan Dana Desa untuk PMT lokal, operasional Posyandu, serta pastikan validitas data e-PPGBM dan eHDW terekam 100%,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan kedisiplinan input data desa, langkah intervensi terpadu Pemkab Merangin tetap menunjukkan tren positif. Berdasarkan data e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, prevalensi stunting pada awal tahun 2026 tercatat sebesar 2,83% dengan jumlah 759 anak.
Melalui intervensi spesifik dan sensitif di 31 indikator layanan, jumlah kasus stunting per Agustus 2026 berhasil ditekan menjadi 671 anak.
Untuk menuntaskan sisa kasus dan mengejar target nasional, Wabup A. Khafidh menginstruksikan penguatan peran seluruh lini:
Camat wajib menjadi koordinator lapangan, memimpin Mini Lokakarya (Minilok) stunting setiap bulan, menggelar Rembuk Stunting tahunan, serta mengevaluasi alokasi APBDES dua kali setahun.
OPD Terkait (Bappeda, Dinkes, DPPKB, DPMD, PUPR, Perkim, LH, Ketahanan Pangan, TPH, Perikanan, Nakbun, Pendidikan, dan Sosial) diminta untuk menghilangkan ego sektoral, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi, mengunci anggaran di dokumen perencanaan, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga lewat pemanfaatan lahan pekarangan (P2L) dan pemenuhan protein hewani.
“Melalui rakor ini, hilangkan ego sektoral! Mari satukan langkah dan pastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil dan anak balita di Kabupaten Merangin,” tutup H. A. Khafidh sebelum mengakhiri sambutannya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bappeda (Zainal Abidin), Kepala dinas PPKB (Sony Propesma), Nanda Agustian Simatupang (Narasumber TP3S Provinsi Jambi), Ade Irwansyah, SH., MH. (Narasumber Bappeda Provinsi Jambi) L, Para Camat, Kepala Puskesmas, Perwakilan Kepala Desa, serta PLKB se-Kabupaten Merangin.(Mansurdin)
